Corruption is an extraordinary crime that can threaten the survival of many people's lives. Therefore, the existence of corruption must be prevented and eradicated at its roots. Corruption occurs through complex factors, not only caused by structural but also cultural factors. Therefore, the eradication of corruption is not enough in the structural measures such as punishment, but need to extendto other penalties such as social sanction. This study is a descriptive qualitative study with library techniques.

Learner autonomy has been a major topic of research in foreign language education for a long time. Despite the prevalent consensus that learner autonomy is concerned with a learner’s capacity to take control or take charge of his/her own learning (Benson, 2013), this does not mean that the teacher’s role is unnecessary. In recent years, many approaches to promoting learner autonomy have been suggested and many empirical studies have been carried out to examine the effectiveness of the approaches. This paper aimed at reviewing approaches to promoting learner autonomy.

This research aimed to explore Indonesian EFL teachers' perceptions of the implementation of Higher Order Thinking Skills (HOTS) in English language classrooms. Specifically, it attempted to explore: (1) teachers’ understanding of HOTS, (2) teachers’ perceptions of the implementation of HOTS in their EFL classrooms, and (3) teachers’ perceived obstacles in the implementation of HOTS. The research employed a qualitative approach with a case study design. Five English language teachers at a senior high school in Jambi Province, Indonesia participated in this research.

Talking about women’s leadership in politics and Islamic law, there were differences of opinion. In Islamic Sharia, which is comprehensive, elastic, dynamic and flexible, it determines the criteria that must be possessed by a leader, among others, fair, has scientific capacity (world and the hereafter), physical and mental health. When viewed in Indonesia, women are allowed to take part in the political world. Normative women’s leadership has powerful legitimacy, both theologically, philosophically, and legally.

Ilm dari segi bahasa berarti kejelasan. Ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu. Sehingga ilmu yang dalam kenyataannya dewasa ini mengikuti pendapat sebagian ahli “bebas nilai”, harus diberi nilai Rabbani oleh ilmuwan muslim. Karena itulah, Al-Qur’an menuntun manusia menuju jalan-jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Dengan kata lain, Dia Maha Perkasa lagi Maha Suci dari kesalahan sehingga Dia Maha Pantas atas segala macam pujian. Dia tidak seperti manusia perkasa yang ketika menduduki singgasana kekuasaan, menempuh jalan kekejaman, penindasan dan monopoli.

Development in the socio-political field and stabilization of political awareness of life are necessary for every citizen, in order to achieve Pancasila Democracy so that it can guarantee the smooth running of the business to achieve the national goals. This research uses a practical juridical approach. The data obtained will then be analyzed qualitatively by drawing conclusions using inductive methods.

Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang menggabungkan antara Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman pelaksanaannya, lima desa di Kedepatian Semerap adalah salah satunya. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peran kaum adat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi?

The study reported here aimed to examine the effectiveness of the Question-Answer Relationship (QAR) strategy on students’ ability in comprehending narrative texts. Using a quasi-experimental method, this study compared two English classes: one was assigned as the experimental group and the other as the control group, in terms of reading comprehension improvement, which was measured through a pretest and posttest. The study involved a total of 46 eighth-graders of a junior high school in Kerinci regency, Jambi Province, Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penyusunan dan substansi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil bentuk penelitian kepustakaan dengan pendekatan historis (sejarah). Hasil penelitian menunjukkan, sejauh kronologi sejarahnya, perumusan dan pengesahan mengenai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini mengalami berbagai gejolak dari berbagai pihak, karena hukum mengenai perkawinan ini tertuang sebagai hukum negara, namun juga kodifikasi hukumnya terdapat juga dalam hukum Islam.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu “ritual politik”yang secara periodik dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, Pemilihan Umum telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas kali) mulai pemilu pertama tahun 1955 hingga yang terakhir pemilu ke-12 pada tahun 2019. Pemilihan Umum di Indonesia yang menganut sistem pemilihan umum langsung sesuai yang diamanatkan UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 22E dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian tetap saja rakyat yang memegang kedaulatan penuh itu bervariasi jenisnya.