Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (mitsaqan ghalizan), ikatan yang suci (transenden), artinya perjanjian yang mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja hubungan atau kontak keperdataan biasa, tetapi juga hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri sebagai penyalur libido seksual manusia yang terhormat.
Sejarah konfigurasi politik tampak silih berganti antara konfigurasi politik demokratis dan otoriter. Demikian pula karakter produk hukum yang dihasilkan bersifat responsif atau otonom dengan karakter represif atau konservatif atau ortodoks. Produk hukum yang dihasilkan merupakan cerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan konfigurasi politik pada karakter produk hukum Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat normatif yang menunjukkan bahwa politik berpengaruh dalam sistem demokrasi Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai batas usia perkawinan di negara-negara Islam. penelitian kualitatif yang mengambil bentuk penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat beberapa negara Islam yang mengatur mengenai batas usia perkawinannya. Rata-rata dari negara-negara yang disampaikan, batas usia perkawinan di negara-negara islam berkisar antara 15 tahun sampai dengan 21 tahun.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai aturan poligami di Indonesia dan negaranegara Muslim. penelitian kualitatif yang mengambil bentuk penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, hukum poligami di Indonesia tertera dalam hukum perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1978, dan dalam kodifikasi Hukum Keluarga Islam. Sebagaimana di Indonesia, di negara-negara muslim pun juga mempunyai aturan poligaminya masing-masing, yang kesemuanya bersumber dari al-Quran dan hadis sebagai sumber dasar hukum Islam.
Pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Pembaharuan hukum Islam dilakukan dengan cara berijtihad.
This article investigates a legal politics in Tunisia and Indonesia focuses the fate of the presidential decree in Tunisia in the dissolution of Parliament context. Did it succeed or fail? This analysis is obtainedthrough a comparative study of the same pattern in Indonesia, namely the presidential decree during the Soekarno leadership and Abdurrahman Wahid or Gus Dur. The data is obtained through literature studies such as scientific books and journals. Researchers also construct the data through online media studies both at domestic and abroad.
Every country that recognizes itself as a legal state, has an obligation to provide fulfillment and protection of human rights to every citizen. The Human Rights, both of which are non-derogable and derogable nature, one of which is the right to a good environment and healthy. In Indonesia, the recognition of the right to a good environment and health have been stipulated in the applicable rules and enforcement procedures. This article will review how the recognition of the right to a good environment and healthy, as well as Enforcement in Indonesia.
Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dalam demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi, Implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara.
Hadith studies have not only become the focus of Islamic scholars' attention, but have also become material for orientalist studies. So from this, there are many western scientists and scholars who chose the path of researching hadith. Starting from Ignaz Goldziher to leading scholars of hadith from Germany, Harald Motzki also graces the list of western scholars who are competent in the study of hadith. The long history of hadith in the west is evidence of the proliferation of hadith studies. In contrast to Muslims, western people study hadith departs from their distrust of hadith.
Ba'i al-Wafa` first appeared in Central Asia, especially Bukhara and Balkh around the 5th century AH in order to avoid usury in borrowing. Many of the rich when it is not willing to lend money without any remuneration they receive. While many of the borrowers are not able to pay off debts due in return they have to pay along with money borrowed. On the other hand benefits granted on the basis of borrowing money, according to scholars of fiqh including usury. So to avoid usury, the community of Bukhara and Balkh formatting a form of trading known as alWafa` Bai'u.
