PERAN WALI DAN KEBEBASAN MEMPELAI WANITA

Submitted by admin on Wed, 06/14/2023 - 09:26

Pandangan sebagian masyarakat berasumsi bahwa menurut fiqh perempuan muslim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan siapa yang mereka harus nikahi. Pihak yang berwenang menentukan jodoh mereka adalah ayah atau wali mereka sendiri. Hal ini didasarkan pada pemahaman konsep wali mujbir (wali yang dipaksakan). Konsep wali mujbir membuat sebagian masyarakat berpendapat bahwa Islam membolehkan kawin paksa.

Penulis
Koleksi

HADIS TENTANG JUAL BELI DAN RIBA: IMPLEMENTASI PADA SISTEM KREDIT

Submitted by admin on Wed, 06/14/2023 - 09:13

This paper discusses the buying and selling of credit, which has the potential to contain usury. The sale and purchase of credit are examined from the hadith's perspective about buying and selling and the hadith about usury. This paper aims to highlight the allowable and prohibited buying and selling of credit, which departs from the traditions about buying and selling and usury. By looking at what kind of buying and selling of credit is allowed in Islam, it is hoped that it can understand the public who carry out credit buying and selling transactions.

PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI

Submitted by admin on Wed, 06/14/2023 - 09:07

Marriage creates a balance of one's life biologically, psychologically and socially. Biologically, sexual needs are met. Psychologically, mental maturity and emotional stability, determine the diversity of married life. Marriages that are too young will result in a rise in divorce cases due to a lack of awareness to be responsible in married life. Sociologically, marriage makes a man and a woman legally considered legal. A lasting marriage is characterized by the husband and wife's readiness to assume responsibilities. According to the Marriage Law No.

MUZARA’AH (Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun, serta Berakhirnya Akad Muzara’ah)

Submitted by admin on Wed, 06/14/2023 - 09:05

Negara Indonesia merupakan negara agraris dan tanahnya terkenal subur. Muzara’ah adalah suatu akad atau perjanjian antara pemilik tanah dan pengelola tanah untuk menggarap tanah yang kemudian hasil garapannya itu dibagi sesuai kesepakatan bersama. Adapun dasar hukum muzara’ah terdapat dalam al-qur’an dan hadits.