Hukum

Adapun pokok permasalahan adalah Bagaimanakah Penerapan Ajaran Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb dan Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pemidanaan Pada Pembuat Turut Serta Tindak Pidana  Pembunuhan Dalam Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yaitu  dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.Brb.

Salah satu kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Air Tenang adalah menyelesaikan berbagai persoalan dan sengketa yang terjadi antar warga melalui musyawarah mufakat yang melibatkan kaum adat dan pemerintah desa, demikian juga dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah warga, sering dilakukan dengan menggunakan hukum adat.

Tujuan utama pelembagaan hukum Islam, adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia melalui analisis maqqashid syari’ah. Pembaharuan Hukum Islam merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada dasar-dasar yang telah diletakkan oleh agama itu sendiri melalui proses pemurnian yang dinamis. Pembaharuan bukan berarti mengganti ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang bersifat mutlak, fundamental, dan universal, yang sudah tertuang dalam ketentuan-ketentuan yang otentik.

Di era modern seperti sekarang ini wanita yang bekerja diluar rumah atau bisa dikatakan sebagai tulang punggung keluarga bukanlah hal yang tabu di dalam masyarakat.

Ketika melihat pembuktian melalui saksi dan saksi itu dilihat dari jenis kelamin maka terdapat perbadaan antara kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan, laki-laki satu orang sedangkan perempuan dua orang.

Jaksa  merupakan  salah  satu pihak  yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan. Lalu, bagaimana kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan menurut undang-undang dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Dengan metode library research (penelitian kepustakaan), didukung dengan data-data lapangan, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 26 ayat  (1), jaksa merupakan salah salah satu pihak yang memiliki kedudukan dan wewenang dalam pembatalan perkawinan. Yaitu sebagai pemohon atau penggugat.

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah Swt., lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) apakah alasan Pengadilan Agama menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta hadhanah dalam kasus Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN; dan 2) Apakah putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN sudah sesuai dengan hukum positif. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam ini adalah : (1) untuk mengetahui, menjelaskan alasan Pengadilan Agama Sungai Penuh menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta pemeliharaan anak (hadhanah) dalam putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN , dan (2) untuk mengetahui, menjelaskan apakah putusan Nomor: 0062/Pdt.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1)  apakah yang melatarbelakangi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam mereformulasi ijtihad; 2) apa persamaan dan perbedaan ijtihad versi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman; dan 3) mengapa terjadi persamaan dan perbedaan tersebut. Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya berupa teori, konsep, dan ide.

Tulisan ini dilatar belakangi kenyataan bahwa syari’at Islam telah secara tegas menyatakan, seorang anak baru memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, sehingga muncul pula istilah anak sah.