Keberadaan pondok pesantren telah di akui dengan surat keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, keputusan tersebut juga telah di tindak lanjuti dengan keputusan bersama direktur jendral pembinaan kelembagaan agama islam dengan direktur jendral. untuk mempertahankan keberadaan pesantren, saat ini telah menwarkan banyak kurikulum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sistim pemerintahan yang berlaku di Kerajaan Depati IV Alam Kerinci. secara spesifik penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perintahan presidium yang dijalankan di Kerajaan Depati IV Alam Kerinci meliputi latar belakang sistim tersebut dan pelaksanaannya. selanjutnya akan menjelaskan keterkaitan tradisi lokal pemerintahan Depati IV Alam Kerinci dengan prinsip Islam yang terkait dengan masyarakat dan pemerintahan. Lingkup kajian penelitian ini adalah sejarah lokal yakni meneliti keunikan dan fenomena yang berlaku lokal (Kerinci).
Sebagai salah satu usaha dalam rangka menambah bahan bacaan pada Perpustakaan STAIN Kerinci adalah dengan memperbanyak dan membukukan hasil penelitian dari dosen-dosen STAIN Kerinci. Hasil penelitian berjudul “Urgensi Rubrik Assesmen Alternatif dalam Perkuliahan” yang ditulis oleh Norman Ohira, M.Ag.,M.Pd Dkk. dipandang perlu untuk diperbanyak dan dibukukan. Mudah-mudahan karya ini dapat bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa yang menekuni bidang Ilmu Tarbiyah khususnya dalam pengembangan sisitim evaluasi dan penilaian perkuliahan dan juga bermanfaat bagi segenap pembaca pada umumnya.
Tulisan ini mengkaji hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan yang terkesan diskriminatif. Pokok permasalah yang dikaji adalah bagaimana kualitas hadis-hadis yang dimaksud dan bagaimana pemahaman ulama hadis terhadap hadis-hadis yang bernuansa diskriminatif. Penelitian ini murni kepustakaan dengan menggunakan metode kritik hadis sebagai sarana menilai kualitas hadis. Metode maudu’i dan teknik interpretasi tekstual dan kontekstual hadis-hadis yang telah dipastikan kualitasnya sahih, selanjutnya dipahami. Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif dan kebahasaan. Rasulullah saw.
Sasaran maqasid syariah adalah melestarikan tatanan dunia dengan jaminan hak hak asasi manusia, sebagai subjek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Hukum adat adalah sisyem hukum yang di kenal dalam lingkungan kehidupan sosial di indonesia dan negara negara asia lainnya.
Kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam adalah sama derajatnya dengan anak laki-laki, dapat menghijab saudara baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hukum kewarisan Islam, anak perempuan mendapat hak 1/2 (seperdua) bagian dan apabila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih maka mereka bersyarikat (bersama-sama) mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta warisan pewaris. Dalam adat kerinci, waris lebih didominasi oleh perempuan.
Sistem kewarisan yang dianut hukum waris adat di Kerinci adalah merupakan kombinasi antara sistem kewarisan individual bilateral dengan sistem kewarisan kolektif. Sistem kewarisan adat Kerinci menempatkan perempuan sebagai prioritas mendapat bahagian lebih banyak dari laki-laki atas dasar tanggung jawab, akan tetapi hal ini hanya berlaku bagi harta pusaka tinggi dan itupun terbatas kepada hak pakai saja sedangkan laki-laki berkuasa penuh atas harta pusaka tersebut.
Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungai penuh menjatuhkan putusan dalam bentuk ”memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat”, karena hakim hanya mentanfizkan/menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga Sesuai keterangan dan persyaratan tersebut, maka dari pengaduan isteri karena suami telah melanggar kewajiban.
Hukum nikah sirri secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Rukun nikah yaitu: (1) Adanya kedua mempelai, (2) Adanya wali, (3) Adanya saksi nikah, (4) Adanya mahar atau maskawin, (5) Adanya ijab kabul atau akad. Menurut hukum Islam nika sirri sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar). Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Dari pembahasan tentang tinjauan praktek murabahah dan mudharabah di perbankan syari’ah di atas ternyata banyak kritik yang diarahkan kepada praktek murabahah dan mudharabah di perbankan syari’ah Indonesia, namun hal ini bukan berarti bahwa praktek produk-produk perbankan syari’ah tersebut ditolak sama sekali. Justru mengindikasikan bahwa sebenarnya produk murabahah ini direspon secara luas. Disamping itu karena perbankan syari’ah belum semapan perbankan konvensional wajar saja terdapat kelemahan di sana sini.
