TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN UANG ADAT BERBASIS MATRILOKAL DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA PENDUNG TALANG GENTING, KECAMATAN DANAU KERINCI, KABUPATEN KERINCI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sistem penetapan uang adat yang terstruktur berdasarkan jenis pernikahan dan lokasi. Sistem ini mengatur besaran uang adat secara berbeda untuk berbagai skenario pernikahan yang terjadi di dalam dan luar desa. Tujuan penelitian untuk mengungkapkan. Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Uang Adat Berbasis Matrilokal Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci .Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini kepala desa. alim ulama tokoh adat dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, data display dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti. Hasil penelitian Penelitian ini mengkaji dasar hukum dan praktik penerapan uang adat berbasis matrilokal dalam perkawinan di Desa Pendung Talang Genting, Kabupaten Kerinci ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penetapan uang adat berpijak pada filosofi "Adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah" dan prinsip "Ndek Jadi anak janten anak batinu rio soto rio ginggang" yang menegaskan posisi istimewa perempuan dalam sistem matrilokal. Dasar penetapannya melalui musyawarah adat yang melibatkan Imam Adat, Sarak, Tuan Kodi, dan Depati Ninik Mamak, dengan besaran yang berkembang dari Rp 6.000 (1990) hingga Rp 600.000-1.800.000 saat ini berdasarkan status dan asal pengantin. Dalam perspektif hukum Islam, beberapa aspek sejalan dengan prinsip syariah seperti penggunaan dana untuk kemaslahatan bersama dan musyawarah dalam penetapannya (konsep 'urf shahih dan mashlahah 'ammah), namun terdapat aspek yang memerlukan penyesuaian terkait perbedaan besaran berdasarkan gender yang berpotensi bertentangan dengan prinsip taisir dan keadilan dalam Islam.