PENERAPAN IZIN TENGGANAI DALAM PROSES PERNIKAHAN DI WILAYAH KERAPATAN ADAT SUNGAI PENUH DALAM PERSPEKTIF AL-‘ADAH AL-MUHAKKAMAH

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana menganalisis penerapan izin tengganai dalam proses pernikahan di kerapatan adat sungai penuh dari perspektif al-adah’ al-muhakkamah. Lazim dipahami bahwa indonesia memiliki banyak hukum adat namun tidak semua hukum adat sejalan dengan hukum islam dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Peneltian ini bertujuan untuk mengisi celah kekosongan peneltian dalam menjelaskan bagaimana al adatul muhakkamah memandang hukum adat yang diterapkan ditengah masyarakat serta harmonisasi antara keduanya. Studi ini menggunakan pendekatan Grounded Theory yang mengandalkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, sedangkan lokasi penelitian ini adalah salah satu daerah di Provinsi Jambi yaitu Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menunjukkan bahwa adat yang diterapkan di Kota Sungai Penuh yaitu diperlukannya surat izin tengganai bagi pasangan yang hendak menikah sebagai salah satu syarat wajib administrasi untuk mengurus surat pengantar nikah yang dikeluarkan oleh desa menunjukkan bahwa dari perspekti al-adah’ al-muhakkamah tidak menunjukkan kalau adat ini bertentangan dan adat ini bisa dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip al-adah’ al-muhakkamah yang dimana adat ini tidak bertentangan dengan hukum islam, berlaku menyeluruh, dan diterapkan secara berulang dalam masyarakat. Penerapan adat ini bukan hanya sebagai administrasi pernikahan melainkan juga suatu kearifan lokal yang diangkat menjadi suatu hukum sebagai bentuk perlindungan untuk perempuan agar tidak di sia-siakan oleh pihak laki-laki. Adat juga tetap tidak meninggalkan prinsip-prinsip islam serta pernikahan yang baik menurut adat ialah pernikahan yang memiliki tiga unsur yaitu mengikuti ketentuan agama, mentaati undang-undang, serta mengikuti adat istiadat setempat. Surat persetujuan tengganai merupakan bentuk harmonisasi antara hukum keluarga islam dan hukum adat karena didalamnya mengandung nilai maslahat yang sesuai dengan maqashid syariah yaitu melindungi anak betino agar tidak di sia-siakan oleh suaminya serta untuk mengetahui bobot, bibit, babat calon pasangan anak kemenakannya.