PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SUNGAI PENUH KOTA SUNGAI PENUH

Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya praktik perceraian di luar pengadilan yang dilakukan melalui tokoh adat atau pemuka agama di Kecamatan Sungai Penuh, dimana proses perceraian hanya diselesaikan secara adat tanpa melalui prosedur hukum yang sah di pengadilany. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Di Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Perempuan yang mengalami perceraian di luar pengadilan, Ketua Lembaga Adat, Tokoh Agama, Mantan Penghulu, (Kasi Bimas Islam Kankemenag), Aktivis dalam bidang hokum, Dosen IAIN Kerinci dan Tokoh Ada ,yang dilakukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari Reduksi Data, Data Display dan Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan. Teknik Keabsahan Data menggunakan Teknik triangulasi sumber (data) dan triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga aspek krusial terkait fenomena perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh. Pertama, faktor-faktor penyebab perceraian di luar pengadilan meliputi: kendala ekonomi berupa biaya pengadilan yang mencapai jutaan rupiah; masalah waktu dan ketidakpraktisan proses pengadilan yang memakan waktu berbulan-bulan; serta minimnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya perceraian melalui jalur formal. Kedua, praktik perceraian di luar pengadilan berdampak signifikan terhadap terabaikannya hak-hak perempuan dan anak, khususnya nafkah iddah yang tidak diterima selama masa tunggu, hak mut'ah yang tidak terpenuhi, serta ketidakjelasan hak hadhanah yang menyebabkan banyak anak tidak mendapatkan nafkah yang memadai. Ketiga, tinjauan sosiologi hukum Islam menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum Islam yang telah diformalisasi dalam sistem nasional dengan praktik masyarakat yang masih berpegang pada pemahaman fikih klasik dan pengaruh adat istiadat lokal, yang bertentangan dengan maqashid syariah untuk melindungi hak perempuan dan anak, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan.